Menuju detik-detik pesta demokrasi atau pemilihan umum di negeri ini, semua calon akan menampakkan diri dan menyajikan janji politik yang terasa nyata di mata rakyat. Rencana perubahan dalam berbagai sektor pembangunan yang ada menjadi ‘pendewaan’. Jargon politik sangat dominan mengatas-namakan rakyat kecil terutama mereka yang tertindas. Sudah membudaya apabila tim pemenangan calon pemimpin, baik bupati atau wali kota, gubernur hingga nantinya presiden menggunakan langkah tersebut.
Realita perubahan sangat diharapkan oleh rakyat kecil, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat urban tanpa status, pengemis, gelandangan dan musisi jalanan yang belum sejahtera cenderung dikategorikan sebagai ‘kerikil pembangunan’. Simpati politik yang diharapkan oleh para calon melalui tim pemenangannya, tampil pandai dalam menggugah hati khalayak umum.
Pemimpin yang pada akhirnya menentukan apakah sebuah bangsa menjadi besar atau kerdil (Louis Allen: 1964). Bangsa Indonesia butuh pemimpin yang bisa mengangkat rakyat dari keterpurukan hidup. Bukan hanya figur yang terpampang dengan gaya nan elegant/eksklusif, namun sulit untuk merealisasikan kepentingan rakyat kecil yang ‘cukup’ sebatas kelas ekonomi. Kemiskinan dan kebodohan rakyat kecil semakin tinggi setiap tahunnya. Indikator penilaian ini tak lain dari problematika bangsa yang meningkat tanpa penyelesaian tuntas (minimal memuaskan rakyat).
Kepemimpinan bangsa Indonesia beriringan dengan kondisi bangsa saat ini. Semakin banyak yang tidak percaya kepada para pemimpinnya, semakin tinggi pula tingkat ketidakpuasan umum atas kinerja pemimpin dalam merealisasikan janji politiknya. Rakyat tetap menjadi subyek yang paling dirugikan. Maju dan berkembangnya bangsa ini, terletak pada sikap, komitmen dan pola kemempinan yang ada. Rakyat sudah memberikan amanah tiap kali pesta demokrasi digelar sebagai kontrak politik oleh seorang J.J.Rousseau lebih dikenal sebagai kontak sosial (du contract social). Gugatan terhadap lambannya perubahan telah menjadi dasar penyepelean kontrak sosial tersebut.
Salahkah jika rakyat mencaci-maki pemimpin(?). Dalam konsep demokrasi hal tersebut tetap menjadi kewajaran sebagai salah satu hak mengeluarkan pendapat. Adanya aksi massa atau demonstrasi menandakan pintu demokrasi yang sehat, di satu sisi juga terdapat indikator penilaian, fluktuasi ketidakpuasan umum. Kebijakan yang diterapakan tidak lepas dari kontrol sosial yang menjadi gugatan rakyat. Gugatan rakyat tidak lepas dari rasa cinta yang hilang dari seorang pemimpin yang telah terpilih.
Sikap kooperatif rakyat kecil mudah terbentuk dengan realita perubahan hidup berkesinambungan ke arah yang lebih pasti. Realita perubahan tersebut tentunya searah dengan meningkatnya kesejahteraan umum, khususnya berkurangnya angka kemiskinan dan kebodohan. Jiwa berontak atau protes dalam aksi massa hingga menjadi gugatan rakyat akan terbentuk seiring menipisnya rasa cinta mereka terhadap figur yang diharapkan bisa merubah.
Pasca reformasi 1998 hingga Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) II saat ini banyak sekali aksi massa yang berskala lokal hingga nasional. Kenaikan BBM yang berujung dengan ketidakpastiaan rencana kebijakan baru, terhadap suplay BBM bagi rakyat menjadi tolak ukur terhadap banyaknya pertimbangan yang merugikan rakyat. Tidak salah jika pemerintah menjadi terdakwa dalam kasus pembodohan massal. Dalam UUD 1945, menyebutkan bahwa seluruh sumber daya alam yang terkandung, diutamakan untuk hajat hidup orang banyak, dalam hal ini warga negara Indonesia.
Jiwa dalam kepemimpinan akan menjadi karakter tersendiri bagi seorang figur pemimpin. Kata “cinta” bukan menjadi hal yang romantis dalam kepemimpinan atau mempersempit nilai kepemimpinan dalam satu bidang saja. Lantangnya seorang Soekarno dan Sahrir serta Tan Malaka, hingga KH.Agus Salim, menampakkan kecintaan diri mereka terhadap bangsa Indonesia. Mereka terpilih sebagai aktor perjuangan bukan karena keterpaksaan, namun jiwa yang tergugah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buktinya berbagai macam strategi untuk memecah belah konsep NKRI bisa dilawan dan dipertahankan.
Karakter cinta menjadi hal utama dalam menjalankan kebijakan oleh seorang pemimpin. Sejauh mana kita bisa menilai pemegangan karakter cinta seorang pemimpin(?). Layaknya kita berkaca pada model kepemimpinan lokal. Semua kepala suku yang ada di nusantara setelah dilantik menjadi kepala suku, maka dia tidak lagi menganggap kepentingan dirinya sebagai kepentingan yang utama, namun kepentingan anggota suku sebagai kepentingan utamanya. Fasilitas dan penghormatan seorang kepala suku menjadi penghormatan atas anggota suku yang mencintainya. Tidak ada seorang kepala suku yang bersembunyi saat ada bencana, baik peperangan maupun alamiah. Hal tersebut terurai dalam makna cinta oleh seorang yang berstatus Ksatria (Satria). Sekecil apapun permasalahan anggota sukunya, kepala suku menjadi tempat penyelesaian masalah sebijak mungkin.
Menyatukan beragam budaya nusantara dalam satu kepemimpinan dari tingkat lokal hingga nasional di masa modern, memang tidak mudah. Selama karakter cinta seorang pemimpin kepada rakyat kecil telah teruji, maka sebesar apapun permasalahan yang terjadi, pasti turut gelisah, bukan sekedar mengobral kata ‘duka’ dan ‘sumbangsih’ semata. Musisi senior Iwan Fals, menyayikan lagu rakyat yang berjudul “Ethiopia” dimana salah satu syairnya “obrolan kita di meja makan, tentang mereka yang kelaparan”, menandakan bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa merasakan pahit getirnya kondisi bangsa.
Memang kita tidak berharap bencana kelaparan terjadi di Indonesia, akan tetapi tingginya angka kemiskinan secara tidak langsung menandakan tumbuhnya “budaya lapar”. Meningkatnya angka korupsi serta kasus korupsi yang tidak terungkap dengan jelas, juga menandakan “budaya lapar” akan perut pribadi. Dimana rasa cinta seseorang yang ingin menjadi pemimpin kalau sejak awal sudah membudayakan “tradisi lapar”. Parfum nan wangi tidak bisa membendung bau kotor sejati dikala menyandang gelar “tikus kantor”.
Korupsi informasi dalam tragedi Shukoi terlihat jelas. Informasi yang disajikan oleh media masih berkutat pada hal ekskavasi korban dan semakin mengkaburkan kronologi kecelakaan tersebut. Sebelumnya juga terdapat asas praduga sebagai pisau analisis yang berhubungan dengan konspirasi internasional mengenai ‘peperangan’ Boeing dengan Shukoi dalam ranah marketing produk. Jangan sampai khalayak umum tertidur (bisa jadi ditidurkan) dengan adanya konspirasi tersebut.
Pernyataan ‘spekulasi’ secara tidak tidak langsung menghapus pembelajaran politik bagi rakyat tentang konspirasi internasional. Perlu kesadaran nasionalis untuk menggugat status teritorial Indonesia yang telah menjadi ‘obyek’ peperangan dua kutub yang berseberangan tersebut. Satu kata untuk cinta pada Indonesia, memperkokoh pemegangan nilai-nilai Sumpah Pemuda 1928.
Tragedi Shukoi di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa harus mereka yang menjadi korban(?), terutama warga negara Indonesia. Memang tidak ada kaitannya dan tidak berusaha mengkait-kaitkan, namun tetap bisa menjadi landasan bahwa Tragedi Shukoi memilukan bangsa kita. Di tengah promosi produk pesawat Rusia, justru menjadi duka bangsa kita. Bukankah hal yang diuji-cobakan belum tentu menjadi jaminan(?). Pemimpin bangsa kita saat ini perlu menetapkan landasan berpikir cinta yang tetap berimbang (patent). Bahwa bangsa kita tidak untuk diuji-cobakan, mengingat jaminan hidup dan mati tidak berada di tangan manusia, guna membendung pen-dewa-an terhadap jaminan asuransi.
Karakter kepemimpinan terkini, selain perubahan kesejahteraan hidup bagi rakyat juga perlu adanya jaminan cinta kasih terhadap sesama. Kasus genk motor dan pertikaian antar suporter sepak bola, menjadi indikator masih minimnya cinta sesama individu atau golongan. Belum lagi masalah konflik pertikaian berdarah di beberapa tempat, antara lain kasus Mesuji, konflik Solo dan Makassar hingga yang terbaru konflik Ambon. Jaminan cinta oleh seorang pemimpin belum memiliki standarisasi. Kesepakantan yang dibuat dalam mengawali karir sebagai pemimpin belum bisa menjadi jaminan pemegangan nilai, mengingat karakter merupakan hal yang abstrak atau profan. Kesepakatan yang ada lebih kokoh dengan bertemunya pemegangan adat dan budaya.
Seperti budaya ‘rumongso’ atau turut merasakan, budaya ini lebih menekankan pada aspek psikologi sosial. Cinta sebagai aspek jiwa yang berkaitan dengan peran dan posisi individu yang saling berkaitan. Setiap pemimpin yang hebat lebih banyak memiliki pengalaman menyelesaikan dari pada lari (masa bodoh) dengan masalah rakyat. Hal tersebut bisa melebur ‘warisan’ konflik yang pernah terjadi.
Menumbuhkan cinta dengan beragam pola dan budaya sebagai karakter pemimpin merupakan seni dalam politik. Suatu hal yang mudah dan sepertinya sepele, namun belum tentu mudah untuk diwujudkan, perlu prioritas nyata yang seimbang hingga menjadi aspek keguyuban (geimenscaft) yang membudaya. Salah satu ikon budaya Jawa mengajarkan “tata tentrem karta raharja”, yang artinya kurang lebih, menjaga ketentraman untuk kebaikan bersama. ‘Ketentraman’ bukan kata sifat yang berbentuk kuantitatif saja, namun lebih pada nilai kualitatif yang menopang kerukunan dan keguyuban dalam kebhinekaan bangsa. Semua budaya lokal yang ada di nusantara, tentunya mengajarkan kebersamaan dan kerukunan antar warga. Dua hal ini tidak berada di mulut semata, namun tersemat di hati dan sudah pada tingkat kesadaran pemegangan nilai. Seseorang yang ingin menjadi pemimpin wajib lulus dalam hal ini dengan pengakuan publik.
‘Cinta’ merupakan hal yang sangat fluktuatif yang beriringan dengan rasa ‘benci’. Saat pertama kali menduduki kursi kepemimpinan, seorang pemimpin bisa menampakkan rasa cinta yang tinggi pada rakyatnya, setinggi rasa cintanya pada bangsa dan negara. Pada satu sisi beriringan dengan ujian berupa kepentingan pribadi atau golongan. Fase tersebut akan mengikis rasa cinta yang semula di atas rata-rata, menjadi pemudaran nilai-nilai cinta. Sudah selayaknya kita mengembalikan hakikat ‘cinta’ yang saat ini telah menjadi beban, bahkan tanggung jawab yang tergugat.
Telah menjadi ‘penyakit’ kepemimpinan modern saat ini, intensitas cinta terhadap rakyat lebih menampakkan ‘langkah turun tangga’, seiring dengan masa jabatan yang akan berakhir. Rakyat hanya bisa menyerah dikala sosok pemimpin yang tidak diharapkan hadir kembali, mengingat cinta tidak ada dalam jual-beli suara (money politic). Sebenci apapun rakyat pada sang pemimpin, mereka tetap menjalankan kebijakan yang diperintahkan. Inilah bukti bahwa rakyat bukanlah subyek yang tidak punya cinta.
Saat rasa cinta dan benci tidak lagi beriringan maka yang hadir adalah penjajahan kepemimpinan, istilah yang lebih tepat yaitu kemasabodohan. E. Weisel menyatakan bahwa kejahatan yang terbesar adalah kemasabodohan. Saat menampakkan wajah sebagai calon pemimpin maka seorang publik figur akan (terbiasa) mengumbar kharisma, dan menjadi rutinitas saat menduduki ‘tahta kepemimpinan’. Perlu kita ingat bahwa sifat kharismatik seseorang tidak bisa dinilai dari pencitraan semata, akan tetapi lebih kuat pada sentuhan hati dalam realita keterdekatan dengan rakyat kecil.
Dalam ranah politik pencitraan, figur calon pemimpin memang harus dipromosikan. Setelah ‘pertarungan politik’ berakhir, bukan sekedar menjalankan politik etis (politik balas budi) terhadap rival politiknya, namun konsentrasi dengan permasalahan rakyat. Perubahan sesegera mungkin diharapkan khalayak umum. Langkah dan realita kebijakan yang bisa merubah kondisi, merupakan pencitraan yang sebenarnya. Antara janji dan realita politik melebur menjadi tanggung jawab dari amanah rakyat. Kebanggaan akan kursi kepemimpinan merupakan seni bercinta dalam konteks pengabdian diri kepada bangsa dan negara.
Merujuk cerita sejarah kebesaran karir Ken Arok yang sebelumnya adalah sosok ‘berandal’ yang membunuh Bupati Tumapel, Tunggul Ametung, dan mendirikan kerajaan besar Singosari dan berlanjut menjadi Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. (dalam Kitab Pararton). Hal yang bisa dipetik dalam sejarah masa lalu tersebut adalah seburuk apapun sikap dan prilaku seseorang, saat dirinya menjadi pemimpin maka rasa memiliki rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Tolak ukur keditaktoran akan terjawab pada banyaknya pemberontakan yang terjadi saat dia memimpin, pada ruang inilah unsur cinta sang raja bermain.
Sama halnya pada era modern saat ini, rakyat kecil tidak mudah untuk mau menjalankan aksi massa apabila dirinya tidak merasa tertekan dengan beban hidup. Selama tolak ukur kesejahteraan terutama kemakmuran dan pendidikan stabil, maka manuver politik berbentuk aksi massa akan lebih minim dan terarah, sehingga tidak akan berujung pada konflik berdarah. Kasus terkini masih berkutat pada korban yang berjatuhan dari angka nominal lokal kecil menjadi massal secara nasional.
Mendeteksi ketidakpuasan umum dengan cepat dan tanggap, merupakan unsur cinta dalam seni kepemimpinan. Hati pemimpin tidak untuk dibandrol artinya, semua yang berkepentingan dan mendikte seorang pemimpin harus segera dihentikan. Berkata cinta bukan hal yang terpaksa, dan menjalani cinta bukan hal yang menegangkan, justru penuh kasih sayang. Tragedi kudeta G.30.S 1965 (Gestapu) yang melibatkan beberapa oknum PKI dan TNI di era Orde Lama, menandai berdirinya Orde Baru menjadi catatan sejarah hangusnya unsur cinta dalam politik yang banyak memakan korban dari rakyat kecil terutama para petani yang dicap sebagai PKI. Dalam peristiwa ini telah muncul konspirasi buta (kudeta) dan matinya cinta. Kekuasaan memang ajang perebutan, unsur cinta akan tumbuh dalam tonggak politik yang bijak dan mati dalam cengkraman diktaktor.
Orde Baru yang melambungkan nama Soeharto tak ubahnya dengan cinta yang mati, dimana semua orang yang berseberangan dengannya tidak memiliki jaminan keselamatan. Tragedi Gestapu 1965 dan tragedi Malari 1974 telah menjadi pondasi terjadinya reformasi 1998. Hati seorang pemimpin tidak mungkin membentuk watak ‘tangan besi’, namun metamorfosa kepentingan mengatas-namakan nama rakyat telah mematikan ketulusan hatinya. Dampak dari politik ‘cinta palsu’ era Orde Baru masih sulit dihapuskan karena telah mengakar hingga kesadaran cinta mengalami metamorfosa dari bentuk aslinya. Diakui atau tidak, kebingungan yang ada saat menilai sosok Soeharto menjadi indikator metamorfosa tersebut.
Karakter merupakan menjadi bagian terdepan dalam menilai kepemimpinan (Zainal Soedjais: 2002). Rosabeth Moss-Kanter mengedepankan individu dengan karakter sebagai individu yang unggul. Antony F Sands menyatakan ‘karakter’ (character) adalah integritas, kejujuran, respek, dan kepercayaan yang konsisten. Nilai tersebut tidak jauh beda dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan “ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi dorongan.
Tanpa nilai-nilai cinta yang nyata semua itu akan terasa berat dan hanya sementara saja, hingga tidak salah jika rakyat tidak bisa berdikari (empowered). Sosok pemimpin yang didambakan saat ini adalah siapa yang bisa menjadikan rakyat berdaya, bukan pemimpin yang pandai berupaya.
Daya cinta kepada bangsa dan negara bisa kita lihat pada sosok Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memberikan kursi kepresidenan kepada Megawati Soekarno Putri dengan ikhlas. Hal itu menjadi bukti perwujudan cinta dari seorang tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kelekar “gitu aja kok repot”. Sosok Gus Dur yang bisa meredam rakyat pendukungnya menjadi catatan sejarah bahwa perebutan kekuasaan tidak harus meneteskan darah.
Seni dalam kepemimpinan dapat merajut nilai-nilai politik dan bisa menyajikan etestika bagi semua, mengingat manusia sebagai makhluk yang berpolitik (zoon politicon). Sudah selayaknya seorang yang berjiwa besar, terlebih mereka yang sedang menjadi (termasuk berambisi) pemimpin, bisa tidur pulas dan bermimpi indah.
Oleh : Djoko Widijanto *
Surabaya, 21/05/2012
*Djoko Widijanto, Penulis lepas Sosial dan Sejarah-Budaya, Mantan Sekjend Studi Kajian Kebangsaan (SKAK) Unesa 2006-2007, Ketua Komunitas Jejak Sejarah (KJS) Surabaya. Sekarang menjadi partner honorer di Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT). e-mail: widijanto.dj@gmail.com
085648138692