Kalau kita mau jujur tentu kita akan mengakui bahwa pengangguran di negeri kita dari tahun ke tahun bertambah besar. Belum lagi apa yang sudah sejak lama kita kenal dengan istilah ?disguised unemployement?. Pengangguran jenis ini pada dewasa ini memang perlu di definisi ulang. Jika Prof Wijoyo menceriterakan dengan ilustrasi keluarga ekonomi petani di Jawa tahun 1950-an yang mengerjakan tanah mereka dengan menggunakan terlalu banyak tenaga (yang sebagian besar keluarga) untuk mengerjakan sebidang tanah sempit milik mereka maka setengah abad kemudian Indonesia masih mengalami hal yang sama dan hampir sama. Birokrasi pemerintahan kita adalah contoh dari pengangguran tak kentara ini. Setiap hari di kantor kantor pemerintah tidak nampak karyawan yang sibuk. Bahkan para boss mereka dengan baik hati telah melengkapi kantor mereka dengan perangkat televisi yang boleh ditonton pada jam kerja. Belum lagi penggunaan komputer yang acapkali kalau diperhatikan lebih banyak digunakan untuk bermain ?game? atau bahkan yang lebih canggih lagi untuk menelusuri situs-situs internet yang tidak ada relevansinya dengan pekerjaan. Jadi dapat dibayangkan biaya besar yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat APBN dan APBD yang begitu besar baik untuk membeli peralatan, membayar listrik dan telepon serta penyediaan ruang kerja nyaman telah membuat pengangguran tidak kentara di sektor pemerintahan ini menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang terjadi di sektor pertanian di pedesaan. Jika sektor pemerintahan alias birokrasi menampilkan fenomena pengangguran tak kentara yang menyenangkan bagi mereka yang berada di tempat itu, hal ini berbeda dengan di sektor – sektor yang lebih bersifat swasta atau rakyat. Sebagai contoh dapat dikemukakan bagaimana seorang mantan dosen PTN yang bertemu dengan mantan mahasiswanya yang berhasil lulus sarjana lebih lima tahun yang lalu disebuah bank. Sang sarjana muda usia ini tidak melayani mantan dosennya sebagai credit officer dari bank; tetapi dengan sapaan ramah membukakan pintu masuk dengan berseragam satpam. Ketika sang mantan dosen mengenali kembali mantan mahasiswanya dan terlibat pembicaraan akrab maka diketahui bahwa pekerjaan sebagai satpam itu terpaksa diterima oleh sang mantan mahasiswa karena setelah bertahun tahun mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya tidak berhasil. Ketimbang tidak bekerja; menjadi satpam lumayan daripada menganggur. Lebih lanjut kecelakaan di Tempat Pembuangan (sampah) Akhir Bantar Gebang beberapa waktu yang lalu juga mengungkapkan betapa semakin sulitnya bagi generasi muda kita untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian yang didapatkan dari pendidikan. Salah satu media ibukota melaporkan bahwa diantara para pemulung di TPA Bantar Gebang itu ada yang sarjana. Sebuah ironi yang sangat memilukan. Kita tidak tahu apakah ini ukuran kemajuan atau sebuah kemunduran besar bangsa yang dialami bangsa Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta (mestinya termasuk koperasi) tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang layak bagi penghidupan anak bangsa. Bisa kita bayangkan betapa akan lebih hebatnya kondisi pengangguran di Indonesia manakala tidak ada kesempatan bagi TKI untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Singapura, Malaysia, Saudi Arabia,Hongkong ,Taiwan dan Korea Selatan adalah tempat tempat yang menyenangkan untuk mengais rejeki bagi para TKI kita. Tentu sebagian besar mereka adalah wanita yang lebih terampil dan fleksibel dibandingakan para pria. Tidak mengherankan manakala disana sini terjadi ekses karena begitu banyak wanita (yang sebagian besar datang dari pedesaan) dengan pendidikan minim harus bekerja di manca negara dengan aturan, adat dan budaya yang berbeda dengan tempat asal mereka. Para TKI ini mungkin lebih pantas disebut sebagai ?pahlawan tanpa tanda jasa? ketimbang para guru yang pada dewasa ini lagi dipertanyakan jati diri eksistensinya. Konon puluhan triliun rupiah telah mengalir ke pedesaan yang merupakan kiriman para TKI kepada sanak keluarga mereka. Tidak ada kekurangan pangan dan anak -anak masih sekolah di pedesaan . Hal ini bukan karena keberhasilan program pemerintah akan tetapi lebih karena hasil cucuran keringat bercampur penderitaan dan keterhinaan para TKI. Pemerintahan siapapun boleh menarik nafas lega karena sebagian besar tanggung jawabnya telah diambil alih oleh para wanita yang dengan sadar mengorbankan diri mereka untuk keluarga. Pertanyaan kita adalah apakah kondisi semacam ini akan kita pertahankan dan pelihara kedepan dan disyukuri sebagai rakhmat Sang Pencipta atau kita ingin ada perubahan kearah yang lebih memberikan harkat dan martabat kepada bangsa. Jawaban utamanya adalah terletak kepada kemampuan kita memperbaiki penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan kualitas nya sekaligus. Pendidikan adalah segala galanya. China,Korea Selatan,Singapura dan India sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa dengan pendidikan yang baik mereka mampu menjadikan bangsa mereka menjadi pemenang dari Perang Baratayuda abad millennium alias Globalisasi Dunia. Apakah bangsa Indonesia hanya akan berteriak teriak menyalahkan dunia dan zaman tanpa berbuat apa apa? Ataukah kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang untuk mencari jawabnya.
previous post
next post